Pengertian Komunikasi Politik

Secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.

Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.

Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR

· Gabriel Almond (1960): komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. “All of the functions performed in the political system, political socialization and recruitment, interest articulation, interest aggregation, rule making, rule application, and rule adjudication,are performed by means of communication.”

Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.

· Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy. (Perloff).

· Communication (activity) considered political by virtue of its consequences (actual or potential) which regulate human conduct under the condition of conflict (Dan Nimmo). Kegiatan komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik. Cakupan: komunikator (politisi, profesional, aktivis), pesan, persuasi, media, khalayak, dan akibat.

· Communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems (Fagen, 1966).
· Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system (Meadow, 1980).
· Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –“penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation) untuk diperjuangkan menjadi public policy. (Miriam Budiardjo).

· Jack Plano dkk. Kamus Analisa Politik: penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya. Kebanyakan komunikasi politik merupakan lapangan wewenang lembaga-lembaga khusus, seperti media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemukan dalam setiap lingkungan sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

· Wikipedia: Political communication is a field of communications that is concerned with politics. Communication often influences political decisions and vice versa.
The field of political communication concern 2 main areas:
1. Election campaigns - Political communications deals with campaigning for elections.
2. Political communications is one of the Government operations. This role is usually fullfiled by the Ministry of Communications and or Information Technology.

· Mochtar Pabotinggi (1993): dalam praktek proses komunikasi politik sering mengalami empat distorsi.
1. Distorsi bahasa sebagai “topeng”; ada euphemism (penghalusan kata); bahasa yang menampilkan sesuatu lain dari yang dimaksudkan atau berbeda dengan situasi sebenarnya, bisa disebut seperti diungkakan Ben Anderson (1966), “bahasa topeng”.
2. Distorsi bahasa sebagai “proyek lupa”; lupa sebagai sesuatu yang dimanipulasikan; lupa dapat diciptakan dan direncanakan bukan hanya atas satu orang, melainkan atas puluhan bahkan ratusan juta orang.”
3. Distorsi bahasa sebagai “representasi”; terjadi bila kita melukiskan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Contoh: gambaran buruk kaum Muslimin dan orang Arab oleh media Barat.
4. Distorsi bahasa sebagai “ideologi”. Ada dua perspektif yang cenderung menyebarkan distoris ideologi. Pertama, perspektif yang mengidentikkan kegiatan politik sebagai hak istimewa sekelompok orang --monopoli politik kelompok tertentu. Kedua, perspektif yang semata-mata menekankan tujuan tertinggi suatu sistem politik. Mereka yang menganut perspektif ini hanya menitikberatkan pada tujuan tertinggi sebuah sistem politik tanpa mempersoalkan apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat.

Referensi:
Dan Nimmo. Komunikasi Politik. Rosda, Bandung, 1982; Gabriel Almond The Politics of the Development Areas, 1960; Gabriel Almond and G Bingham Powell, Comparative Politics: A Developmental Approach. New Delhi, Oxford & IBH Publishing Company, 1976; Mochtar Pabottinggi, “Komunikasi Politik dan Transformasi Ilmu Politik” dalam Indonesia dan Komunikasi Politik, Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun (eds). Jakarta, Gramedia, 1993; Jack Plano dkk., Kamus Analisa Politik, Rajawali Jakarta 1989.*

Sumber: http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/#ixzz1ZnA4SxRk

Siapapun yang berada dalam setting politik bisa disebut sebagai komunikator politik. Dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) yang disebut komunikator politik dalam peristiwa politik itu bisa anggota KPUD, kandidat cabup/cawalkot, tim suksesi bahkan masyarakat yang memilih dan tidak memilih sekalipun mereka semua merupakan komunikator politik.

Dalam Kaitan materi ini komunikator yang dimaksud adalah komunikator politik yang utama atau komunikator utama dalam politik. Komunikator politik disini adalah orang yang secara tetap dan berkesinambungan melakukan komunikasi politik. Oleh karenanya kemudian komunikator politik ini akan dititiktekankan kepada pemimpin dalam proses politik.

Terdapat 3 kategori komunikator politik utama yaitu:

1. Politikus (politics disingkat pols)

Politikus adalah orang yang dipilih, ditunjuk ata pejabat karier yang direkrut menjadi pegawai negeri. Politikus terdiri dari 2 jenis

a. wakil suatu kelompok/langganan, disebut juga makelar, yaitu orang yang melakukan politik dengan tujuan kepentingan politik kelompoknya. Ini seperti politik dagang sapi.

b. Ideolog atau orang yang mengejar tujuan untuk kebajikan lebih luas, bahkan mereka ingin melakukan reformasi atau revolusi sekalian. Para ideolog ini biasanya disebut pesilat lidat yaitu orang yang menawarkan gagasan lebih baik.

Politikus bisa dilihat dari 3 hal

- orang yang berada di dalam atau di luar jabatan pemerintah

- berpandangan nasional atau subnasional (daerah)

- berurusan dengan masalah ganda atau tunggal.

2. Profesional (pros)

Kelompok profesional ini muncul karena adanya media massa seperti koran atau televisi dan media khusus seperti majalah atau radio.

Profesiona disebut juga makelar simbol yaitu orang yang menerjemahkan sikap pengetahuan dan minat suatu komunikast bahasa ke dalam komunitas bahasa lain yang berbeda tetapi menarik dan dapat dimengerti.

Komunikator profesional ini dapat dibagi menjadi 2 jenis :

a. Jurnalis yaitu karyawan organisasi berita. Jurnalis ini memiliki fungsi :

- Mengatur pemimpin pemerintah berbicara satu sama lain.

- Menghubungkan pemimpin pemerintah dengan publik umum

- Menghubungkan publik umum dengan pemimpin pemerintah.

b. Promotor, yaitu orang yang dibayar untuk mengajukan kepentingan langganan tertentu seperti :

- Agen publisitas tokoh masyarakat

- Personel humas organisasi masyarakat atau swasta.

- Sekretaris pers kepresidenan.

- Personel periklanan

Perbedaan antara jurnalis dengan promotor adalah :

· tingkat ketidakbergantungan pekerjaan pada perintah majikan

· tergantung pada sumber/khalayak

3. Aktivis politik (voluntary disebut juga vols)

Aktivis politik adalah orang yang terjun ke dalam politik hanya part time (waktu senggang) maka disebut juga volunteer atau sukarelawan. Aktivis politik terdiri dari 2 jenis :

a. Juru bicara kepentingan terorganisasi. Ia menjadi juru bicara atau penyambung lidah kepentingan organisasi contohnya pemimpin gerakan sosial, hasyim muzadi juru bicara Ormas NU.

b. Pemuka pendapat, yaitu orang yang dihormati, diminta petunjuk dan informasi oleh masyarakat berkaitan dengan suatu peristiwa politik. Biasanya pemuka pendapat berfungsi untuk :

- Mempengaruhi keputusan orang lain

- Meyakinkan orang lain kepada cara berpikir mereka

- Meneruskan informasi politikd ari media ke masyarakat.

Dari pembahasan tentang komunikator politik di atas kita bisa melihat tugas komunikator yaitu:

1) perwakilan, terdiri dari wakil partai, jurnalis, juru bicara

2) persuasif, terdiri dari ideolog, promotor dan pemuka pendapat.

Ketika berbicara tentang kepemimpinan maka kita akan membahas tentang proses kelompok, pengaruh kepribadian, seni meminta kerelaan, pengaruh dan interaksi.

Berdasarkan teorinya maka kepemimpinan terbagi kepada 3 hal:

1. Sifat tersendiri, ini sesuai dengan teori orang besar bisa manusia ulung, pahlawan atau pangeran yang menjadi penguasa, contohnya Napoleon, Gandhi.

2. Konstelasi sifat, pemimpin dalam teori ini memadukan sifat dalan sindrom kepemimpinan, seorang pemimpin muncul karena punya kelebihan tertentu dalam dirinya seperti lebih besar, lebih tinggi, lebih cerdas dll.

3. Situasional, kepemimpinan itu ditentukan oleh waktu, tempat dan keadaan. Situasi menentukan siapa pemimpin dan siapa yang dipimpin. Seorang pemimpin partai tingkat kecamatan dia adalah pemimpin di wilayahnya tapi menjadi yang dipimpin ketika berada di partai tingkat kabupaten.

4. interaksi, artinya kepemimpinan dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin dengan kebutuhan atau pengharapan pengikut serta situasi yang melingkupinya.

Komunikator politik sebagai pemimpin politik dibahas dalam 6 aspek :

a. Sifat kepemimpinan politik

- Memimpin dengan titik tekan pada tugas, ini biasanya disebut administrator seperti Bung Hatta.

- Memimpin berdasarkan emosi, ini disebut pula solidarity making (pencipta solidaritas) disimbolkan dalam diri Bung Karno yang mampu menyatukan bangsa Indonesia dengan kemampuan retorikanya

b. Tipe pemipin

- Pemimpin organisasi yaitu pemimpin formal seperti politikus, profesional atau aktivis juru bicara

- Pemimpin simbolik yaitu pemimpin nonformal seperti pemuka pendapat.

c. Ikatan Komunikasi

Ikatan komunikasi antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan keuntungan yang diperoleh diantara keduanya. Keuntungan itu bisa berupa :

- Keuntungan material seperti harta, tanah dll

- Keuntungan solidaritas yaitu kebanggaan karena menjadi anggota organisasi tertentu.

- Keuntungan ekspresif yaitu nilai seseorang atau juga keterwakilan pendapat masyarakat oleh seorang pemimpin.

d. Citra pemimpin politik yaitu persepsi masyarakat tentang peran politik seseorang seperti pengalamannya dan gaya politik seseorang seperti kejujuran dan intelegensianya.

e. Karakter komunikator. Seorang komunikator politik bisa dilihat dari karakter (ciri) yang dibawanya seperti sosioekonominya yang tinggi, gelar akademisnya, posisinya dalam organisasi dll.

f. Pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin dalam komunikasi politik dilakukan dengan pemilihan (umum) seperti presiden, ditunjuk seperti menteri atau diangkat melalui rekrutmen negara (pejabat karier) seperti dirjen.

Kajian Komunikasi politik biasanya berpusat pada pembahasan tentang Opini publik. Hal ini terjadi karena sasaran komunikasi politik sendiri adalah bagaimana bisa menguasai dan mengarahkan opini publik sehingga bisa memberi manfaat bagi pelaku komunikasi politik (komunikator)
Sebelum membahas opini publik terlebih dahulu akan dibahas tentang cara memahami perilaku manusia. Menurut Dan Nimmo perilaku manusia dibagi kepada 3 bagian yaitu:
Aksi Diri, yaitu perilaku atau tindakan yang berasal dari kekuatan sendiri, perilaku ini berasal dari faktor psikologis pribadi seseorang. Seperti anak kecil yang senang bermain dengan teman-temannya atau ada juga yang senang menyendiri atau pemalu.
Interaksi, yaitu perilaku yang muncul karena ada sebab akibat. Perilaku ini berasal dari faktor sosial. Seseorang melakukan kegiatan A karena melihat orang lain berbuat serupa, atau karena dibujuk oleh orang lain.
Transaksi, yaitu perilaku yang berdasarkan nilai baik bersifat fisik, sosial atau abstrak. Perilaku seseorang muncul setelah adanya pertimbangan berdasarkan interpretasi. Perilaku ini termasuk kepada interaksionisme simbolik.
Kita kaji kembali pengertian dari Komunikasi Politik.
Komunikasi biasanya diartikan sebagai pembagian sesuatu diantara manusia, bisa berupa informasi, gagasan, perilaku, pengertian atau pengalaman. Menurut Dan Nimmo Komunikasi diartikan sebagai proses interaksi sosial yang digunakan orang untuk menyusun makna yang merupakan citra mereka mengenai dunia dan untuk bertukar citra itu melalui simbol-simbol.
Komunikasi dalam pengertian yang dasar bisa dilihat dari pendapat Harold Laswell, yaitu who says what, in which channel, to whom with what effect. Dari pengertian ini diperoleh unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator (who), komunikan (whom), pesan (what), media (channel) dan pengaruh (effect).
Adapun politik didefinisikan secara beragam. Ada yang mengartikannya sebagai kebijakan umum, ada juga kekuasaan, bahkan ada yang menyamakan politik dengan konflik. Menurut Harold Laswell politik adalah who gets what, when, how artinya siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana. Menurut Dan Nimmo politik diartikan sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka dalam kondisi konflik.
Akhirnya kita bisa mengetahui apa itu komunikasi politik berdasarkan dua pengertian diatas. Komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, komunikan politik, pesan politik, media politik dan efek politik.
Komunikator politik itu terdiri dari 3 jenis :
a) Politikus, yaitu orang yang terjun dalam dunia politik, baik calon maupun yang memegang jabatan di eksekutif, legislatif dan yudikatif (pols)
b) Profesional, yaitu orang yang menginterpretasikan kejadian politik seperti wartawan, atau PR (humas). Kelompok ini dikenal dengan sebutan “profs”
c) Aktivis, yaitu orang yang mempunyai kepedulian dengan masalah politik dalam istilah lain voluntary (sukarelawan) yang kemudian disebut “vols”

Opini Publik
Berbicara tentang opini publik maka kita harus mengkaji dulu definisi opini.
Opini adalah tindakan mengungkapkan apa yang dipercayai, dinilai dan diharapkan seseorang dari objek dan situasi tertentu.
Opini memiliki beberapa proses yang dikenal dengan konstruksi, yaitu :
Konstruksi personal. Opini berupa pengamatan dan interpretasi atas sesuatu secara sendiri-sendiri dan subjektif.
Konstruksi sosial. Konstruksi ini terdiri dari
- Opini kelompok. Opini pribadi di atas kemudian diangkat dalam kelompok tertentu. Maka jadilah opini kelompok.
- Opini rakyat Opini yang tersistematiskan melalui jalur yang bebas seperti pemilihan umum atau hasil polling.
- Opini massa yaitu opini yang berserakan, ini bisa berbentuk budaya atau konsensus. Inilah yang oleh para politikus disebut sebagai opini publik.
Konstruksi politik. Ketiga opini hasil konstruksi sosial diatas dihubungkan dengan kegiatan pejabat publik yang mengurus masalah kebijakan umum. Inilah opini publik yang dikaji dalam komunikasi politik.

Komunikasi politik berbeda dengan politik komunikasi

Komunikasi politik artinya politik sebagai pesan-pesan komunikasi

Politik komunikasi maksudnya mengkaji komunikasi dari aspek politiknya.

Politik terdiri dari

1. Pengaruh
2. Kewenangan
3. Kebijakan Umum
4. Distribusi Kekuasaan
5. Nilai

Komunikasi politik terdiri dari

1. Komunikator politik

Personal, kelompok, lembaga, atau negara

2. Komunikan politik

Masyarakat lingkup kecil atau masyarakat umum

3. Pesan politik

Kampanye, propaganda

4. Media Politik

Mimbar, Pers, Elektrotik dll

5. Efek

Persuasif dan koersif

Komunikasi politik sebagai disiplin ilmu telah lama tercantum dalam kurikulum ilmu sosial, baik dalam kajian ilmu komunikasi maupun dalam kajian ilmu politik. Bukan hanya mahasiswa yang tertarik dengan komunikasi politik, para komunikator politik pun juga telah lama terlibat dalam kegiatan komunikasi politik seperti anggota DPR, para pengamat politik dan para aktivis politik. Mereka telah lama terlibat dalam fenomena komunikasi politik tersebut.
Di Indonesia pada saat ini momen-momen politik begitu banyak terjadi dan melibatkan masyarakat secara luas seperti melalui pemilihan umum secara langsung anggota parlemen (Pemilu), pemilihan langsung Presiden (Pilpres) dan pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Momen-momen politik tersebut meniscayakan lahirnya berbagai bentuk komunikasi politik. Oleh karenanya kajian komunikasi politik ini akan terus berkembang seiring dengan berjalannya proses politik di Indonesia.

Pengertian Komunikasi Politik
Mendefinisikan komunikasi politik memang tidak cukup hanya dengan menggabungkan dua definisi, “komunikasi” dan “politik”. Ia memiliki konsep tersendiri, meskipun secara sederhana merupakan gabungan dari dua konsep tersebut. Komunikasi dan politik dalam wacana ilmu pengetahuan manusia merupakan dua wilayah pencarian yang masing-masing dapat dikatakan relatif berdiri sendiri. Namun keduanya memiliki kesamaan-kesamaan sebab memiliki objek material yang sama yaitu manusia. Kesamaan objek material ini membuat kedua disiplin ilmu itu tidak dapat menghindari adanya pertemuan bidang kajian. Hal ini disebabkan karena masing-masing memiliki sifat interdisipliner, yakni sifat yang memungkinkan setiap disiplin ilmu membuka isolasinya dan mengembangkan kajian kontekstualnya. Komunikasi mengembangkan bidang kajiannya yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik (Syam, 2002:18).
Komunikasi politik secara keseluruhan tidak bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan dimensi-dimensi politik serta dengan segala aspek dan problematikanya. Kesulitan dalam mendefinisikan komunikasi politik terutama dipengaruhi oleh keragaman sudut pandang terhadap kompleksitas realitas sehari-hari. Kalaupun komunikasi dipahami secara sederhana sebagai “proses penyampaian pesan”, tetap saja akan muncul pertanyaan, apakah dengan demikian komunikasi politik berarti “proses penyampaian pesan-pesan politik.” Lalu apa yang disebut pesan-pesan politik itu? Berkenaan dengan hal ini, sebelum memahami konsep dasar komunikasi politik, perlu terlebih dahulu ditelurusi pengertian politik paling tidak dalam konteks yang menjadi masalah penelitian ini.
Politics, dalam bahasa Inggris, adalah sinonim dari kata politik atau ilmu politik dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Yunani pun mengenal beberapa istilah yang terkait dengan kata politik, seperti politics (menyangkut warga negara), polities (seorang warga negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan). Pengertian leksikal seperti ini mendorong lahirnya penafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik. Penafsiran seperti ini selaras dengan konsepsi seorang antropolog semisal Smith yang menyatakan bahwa politik adalah serangkaian tindakan yang mengaarahkan dan menata urusan-urusan publik (Nie dan Verb, 1975:486). Selain terdapat fungsi administratif pemerintahan, dalam sistem politik juga terjadi penggunaan kekuasaan (power) dan perebutan sumber-sumber kekuasaan. Smith sendiri memahami kekuasaan sebagai pengaruh atas pembuatan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan yang berlangsung secara terus menerus. Konsep lain yang berkaitan dengan politik adalah otoritas (authority), yaitu kekuasaan (formal) yang terlegitimasi.
Dalam pandangan Surbakti (1999:31), politics didefinisikan sebagai “the management of conflict.” Definisi ini didasarkan pada satu anggapan bahwa salah satu tujuan pokok pemerintahan adalah untuk mengatur konflik. Jadi pemerintahan sendiri pada dasarnya diperlukan untuk memberikan jaminan kehidupan yang tentram bagi masayrakatnya, terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik diantara individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Pengertian ini memang didasarkan pada realitas politik di negara-negara bagian di Amerika.
Untuk bisa mengatur konflik tentu tidak bisa menghindari pentingnya kekuasaan dan otoritas formal. Penguasa yang tidak memiliki kekuasaan tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah yang sewaktu-waktu muncul di masyarakat. Konsekuensinya, ia dengan sendirinya akan kehilangan legitimasi dan dianggap tidak berfungsi.
Dalam proses politik, terlihat kemudian posisi penting komunikasi politik terutama sebagai jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan. Proses ini berlangsung di semua tingkat masyarakat di setiap tempat yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya. Sebab dalam kehidupan bernegara, setiap individu memerlukan informasi terutama mengenai kegiatan masing-masing pihak menurut fungsinya. Jadi dalam kerangka fungsi seperti ini, Rush dan Althoff (1997:24) mendefinisikan komunikasi politik sebagai:
Proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Karena itu, kata Budiardjo (1956:38), sistem politik demokrasi selalu mensyaratkan adanya kebebasan pers (freedom of the press) dan kebebasan berbicara (freedom of the speech). Dan fungsi-fungsi ini semua secara timbal balik dimainkan oleh komunikasi politik. Itulah sebabnya, Susanto (1985:2) mendefinisikan komunikasi politik sebagai:
… komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama.

Kerangka yang diberikan ilmu komunikasi bagi komunikasi politik adalah sebagaimana digambarkan dalam paradigma Laswell: siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik. Walaupun dipandang sangat “berbau” mekanistik, dan karenanya berimplikasi simplistik dan linier, penghampiran ini berjasa untuk menelaah komunikasi politik lebih lanjut.
Nimmo (2000:8) melukiskan dengan singkat bahwa politik adalah pembicaraan, atau kegiatan politik adalah berbicara. Politik pada hakekatnya kegiatan orang secara kolektif sangat mengatur perbuatan mereka di dalam kondisi konflik sosial. Bila orang mengamati konflik, mereka menurunkan makna perselisihan melalui komunikasi. Bila orang menyelesaikan perselisihan mereka, penyelesaian itu adalah hal-hal yang diamati, diinterpretasikan dan dipertukarkan melalui komunikasi.
Pendapat ini diperkuat oleh almond dan Powell yang menempatkan komunikasi politik sebagai suatu fungsi politik, bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekrutmen yang terdapat dalam suatu sistem politik. Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungya fungsi-fungsi yang lain. Sedangkan Galnoor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Arifin, 2003:9).
Dari deskripsi di atas, komunikasi politik memusatkan kajiannya kepada materi atau pesan yang berbobot politik yang mencakup di dalamnya masalah kekuasaan dan penempatan pada lembaga-lembaga kekuasaan (lembaga otoritatf). Hal ini bisa diperkuat oleh pendapat Sumarno (1993:3) yang mengajukan formulasi komunikasi politik sebagai suatu proses, prosedur dan kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi dalam suatu sistem politik. Dalam ungkapan yang lebih terbuka komunikasi politik menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) disampaikan oleh komunikator politik, (2) pesannya berbobot politik yang menyangkut kekuasaan dan negara, (3) terintegrasi dalam sistem politik.

Fungsi Komunikasi Politik
Menurut Sumarno (1993:28) fungsi komunikasi politik dapat dibedakan kepada dua bagian. Pertama, fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah the governmental political sphere, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas.
Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah the socio political sphere, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.
Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komuniksi politik pada hakekatnya sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat interdependensi dalam ruang lingkup negara. Komuniksi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Demikian Definisi dan Fungsi komunikasi politik secara ringkas. Tulisan ini hanya berupaya untuk menjadi pengantar sebelum memasuki kajian komunikasi politik yang lebih intens.

REFERENSI

Arifin, Anwar, 2003. Komunikasi Politik: Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
Budiardjo, Miriam, 1956, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta
Nie dan Verb, 1975. Political Participation, Handbook of Political Sciences. FredI. Greenstein & Nelson W,P. (eds), Wesley Publishing Company, Addison.
Nimmo, Dan, 2005. Political Communication and Public Opinion. Goodyear Publishing Company, California.
Rush dan Althoff, 1997, Pengantar Sosial Politik. Raja Grafindo, Jakarta
Sumarno AP, 1993. Dimensi-dimensi Komunikasi Politik, Citraaditya Bakti, Bandung
Surbakti, Ramlan, 1999, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.
Susanto Phil Astrid S. 1985. Komunikasi Sosial di Indonesia. Binacipta, Bandung.
Syam, Nina Winangsih, 2002. Rekonstruksi Ilmu Komunikasi Perspektif Pohon Komunikasi. Depdiknas, Unpad, Bandung

Komunikasi Politik

BAB I Pendahuluan

Pers adalah lembaga sosial (social institution) atau lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem pemerintahan di negara dimana ia beropreasi, bersama-sama dengan subsistem lainnya. Ditinjau dari sistem, pers merupakan sistem terbuka yang probabilistik. Terbuka artinya bahwa pers tidak bebas dari pengaruh lingkungan; tetapi dilain pihak pers juga mempengaruhi lingkungan probabilistik berarti hasilnya tidak dapat diduga secara pasti. Situasi seperti itu berbeda dengan sistem tertutup yang deterministik. Dalam buku "Four Theories of the Press" dengan penulis; Fres S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm. bahwa Pers dapat dikategorikan menjadi; 1. authoritarian press (pers otoritarian) 2. libertarian press (pers libertarian) 3. soviet communist press atau pers komunis soviet 4. social responsibility press atau pers tanggung jawab sosial kritikan terhadap empat teori diatas. 1. Lowenstein, dalam bukunya "Media, Messages, and Men" mengatakan bahwa empat teori pers itu tidak fleksibel dan tidak dapat diaplikasikan pada semua sistem pers. Kemudian ia menyarankan "pendekatan dua deretan bertingkat" (two tiered approach) yang mengidentifikasikan tipe kepemimpinan dan filsafat. 2. William Hachten, dalam karyanya "The World News Prism" mengajukan "five concept typology" yg berpegan pada ideologi authoritarian dan komunis serta kombinasi libertarian dan tanggung jawab sosial ke dalam konsep barat, dan menambah dua teori baru: "revolutionary dan developmental" (Merril, 1991:16-17) Pengertian Pers - arti sempit: media massa cetak seperti surat kabar, majalah tabloid, dan sebagainya - arti luas: media massa cetak elektronik, antara lain radio siaran dan televisi siaran, sebagai media yg menyiarkan karya jurnalistik. Fungsi Pers 1. Fungsi Menyiarkan Informasi 2. Fungsi Mendidik 3. Fungsi Menghibur 4. Fungsi Mempengaruhi Pers Pancasila Sesungguhnya istilah Pers Pancasila sudah dikemukakan oleh M.Wonohito, seorang wartawan senior kenamaan, jauh sebelum dicanangkan secara resmi oleh Dewan Pers dalam Sidang Pleno XXV di Surakarta pada tanggal 7-8 Desember 1984. Alasan Wonohito untuk menampilkan apa yang ia sebutkan "Pancasila Press Theory", dapat disimak dari paparannya berikut ini. "Sesungguhnya pers tidak dapat diangkat dari dan tidak dapat ditinjau lepas daripada struktur masyaraktnya. Membayangkan seakan-akan pers lepas dari sosiological context salah besar. Sama kelirunya apabila kita pura-pura tidak melihat adanya sociological determination, suratan sosiologis yang berlaku terhadap tiap-tiap lembaga kemasyarakatan. oleh karena itu struktu sosial politik bersifat menentukan bagi corak, sepak terjang serta tujuan yang hendak dicapai oleh Pers. Dan karena struktur sospol dilandasi masyarakat, perspun berlandaskan atas dan mencerminkan falsafah masyarakat". Dalam Pembahasannya tiu Wonohito menyinggun pula empat teori pers dari buku terkenal "Four Theories of the Press" yang ditulis oleh Fred S Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, keempat teori pers itu menurutnya bolehlah kita tambahkan satu sistem lagi, yaitu Pancasila Press Theory, sebab falsafah Pancasila melahirkan teori pers sendiri, yang tidak termasuk dalam empat teorinya Siber, Peterson dan Schramm itu. intisari keputusan sidang pleno xxv dewan pers mengeani pers pancasila itu, adalah sbb; Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilan-nilai Pancasila dan UUD 1945. Pers Pembanguna adalah Pers Pancasila dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pembangunan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri. Hakikat Pers Pancasila adalah Pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyaluran aspirasi rakyat dan kontrol sosial konstruktif. Melalui hakikat dan funsi pers pancasila mengembangkan suasana sain percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab.

Bab II Komunikasi dan Politik

Komunikasi Politik dalam Pers Indonesia Pers Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang erat berhubungan dengan pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan nasional, dan dengan itu perjuangan untuk memperbaiki kehidupan rakyatnya. Meski posisi dan peranan pers mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan sejarah negara dan sistem politiknya, namun pers Indonesia memiliki karakter yang konstan, yakni komitmen sosial-politik yang kuat. Media massa umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku di mana sistem itu hidup, sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik yang ada. Dengan kata lain, sistem pers merupakan subsistem dari sistem politik yang ada. Maka dalam setiap liputan pemberitaan dengan sendirinya akan memperhatikan keterikatan tersebut. Indonesia saat ini resminya menganut sistem pers yang bebas dan bertanggungjawab. Konsep ini mengacu ke teori "pers tanggungjawab sosial." Asumsi utama teori ini adalah bahwa kebebasan mengandung di dalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan. Maka pers harus bertanggungjawab pada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Namun dalam prakteknya, pers harus bertanggungjawab pada pemerintah. Ini menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pers yang kritis dan mencoba menjalankan kontrol sosial. Ada rambu-rambu yang tidak tertulis, yang tidak bisa dilanggar. Misalnya: sulit dibayangkan pers Indonesia secara lugas dan terbuka bisa memuat isu tuduhan korupsi/kolusi/monopoli terhadap Presiden atau keluarganya. Padahal di negara demokratis, pemberitaan kritis adalah biasa saja dan jabatan Presiden bukan jabatan suci yang tak bisa disentuh. Namun kalau toh rambu-rambu itu bisa diterima, bahkan batas-batas rambu itu sendiri tidak pernah jelas, bisa mulur-mungkret tergantung selera penguasa. Di era regim Orde Baru ini, ketika suatu penerbitan dianggap pemberitaannya "bertentangan dengan pembangunan", menghadapi risiko dibreidel. Pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang berkali-kali dilakukan regim Orde Baru, hakekatnya adalah sama dengan pembreidelan, karena itu dilakukan atas alasan isi pemberitaan. Padahal UU Pokok Pers tegas mengatakan tidak ada pembreidelan. SIUPP seharusnya hanya berkaitan dengan faktor ekonomis/usaha, bukan isi berita. Di Indonesia, kalau kita bicara tentang "kebebasan pers," maka kita kenal sebutan "Pers Pancasila." Di sini akan terlihat, bagaimana Pancasila "diobral" dan dijadikan dalih untuk melegitimasi berbagai tindakan dan praktek pembatasan kebebasan pers. Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984) merumuskan Pers Pancasila sebagai berikut: "Pers Indonesia adalah Pers Pancasila dalam arti pers yang orientasi, sikap dan tingkah lakunya berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945." Hakekat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggungjawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Kalau mengacu buku Sistem Pers Indonesia (Atmadi:1985), disebutkan, akar dari sistem kebebasan pers Indonesia adalah landasan idiil, ialah Pancasila, dengan landasan konstitusional, UUD 1945. Kemudian disebutkan, pers adalah salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Inilah yang disebut "pers pembangunan," model yang juga banyak diterapkan di negara sedang berkembang lainnya. Meski sepintas kedengarannya juga masih bagus, implikasinya adalah: karena pembangunan dianggap sudah merupakan program regim Orde Baru, maka pers harus mendukung pemerintah Orde Baru. Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang isinya bisa ditafsirkan tidak sejalan atau bertentangan dengan posisi pemerintah. Lalu siapa yang berhak menafsirkan bahwa isi pemberitaan pers itu bertentangan atau tidak bertentangan dengan pembangunan? Dalam prakteknya, itu ditentukan oleh pemerintah sendiri. Dan karena pemerintah sangat dominan dalam berbagai aspek kehidupan sosial-politik, ini sangat membuka peluang bagi penyelewengan dan pembatasan kebebasan pers. Pemerintah (Deppen) bertindak sebagai jaksa, hakim dan sekaligus algojo, dalam membungkam pers yang dianggap "melanggar batas." Manfaat Keberadaan Komunikasi Politik mengenai apa arti dan manfaatnya komunikasi politik dalam tatanan kehidupan politik sehari-hari maka seharusnya masyarakat sudah menangkap dengan jelas keberadaan model-model komunikasi yang ditimbulkan dalam perpolitikan, peran komunikasi memegang peran penting dalam mengupayakan kepekaaan setiap kejadian politik yang berlangsung dewasa ini. Setelah kita memahami apakah komunikasi dan dan definisi politik maka kita secara tidak langsung akan memahami pola hubungan komunikasi yang terjadi didalamnya. Secara umum juga dijelaskan bagaimana komunikasi politik muncul sebagai suatu bidang studi yang mencoba untuk berdiri sendiri. Dalam memahami mata kuliah ini diperkenalkan juga berbagai pendekatan teoritik maupun metodologis yang mampu menjelaskan komunikasi politik sebagai suatu suatu disiplin ilmu. Secara operasional komunikasi politik ini juga memberikan contoh-contoh konkrit dalam interaksi komunikasi maupun politik, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu pembahasan juga akan menyentuh disiplin lain secara terbatas, seperti komunikasi internasional, hubungan internasional, maupun dalam lingkup international political communication. Sementara bidang-bidang lain yang relatif dianggap baru seperti ekonomi politik media, teknologi media dibahas secara terbatas. Dalam substansi operasionalnya akan dibahas mengenai batasan komunikasi politik, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Kemudian akan dibahas juga secara mendalam komunikasi persuasive dalam komunikasi politik seperti bahasa politik, retorik politik, iklan politik propaganda dan debat politik, sampai kepada sosialisasi politik, kampanye politik, pendapat umum dan lainnya kesemuanya dikaitkan dengan peran komunikasi sebagai komponen yang dominan. Ketika kita berbicara masalah komunikasi politik maka kita mau tidak mau akan berbicara masalah komunikasi dan politik, dan akan berbicara masalah komponen dan segala sesuatunya yang terdapat didalamnya. Mata rantai disiplin ilmu kemudian akan nampak bahwa komunikasi politik juga berhubungan dengan masalah sosial, budaya, agama dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa disini komunikasi politik membelikan peluang untuk para praktisi mempelajarinya guna memperkaya khasanah keilmuan dan mempertajam daya analisis.

Pengertian Komunikasi Politik

(Niy tugas pertama makul komunikasi politik. Sumbernya macem2, liat sendiri aja. Kesimpulannya, ya tarik sendiri aja. Wokeh?!)

1. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.
http://romeltea.wordpress.com/2007/08/25/komunikasi-politik/

2. Komunikasi politik adalah komunikasi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.
http://romeltea.wordpress.com/2007/08/25/komunikasi-politik/

3. Gabriel Almond: Komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat enam fungsi lainnya itu dijalankan, yaitu sosialisasi dan rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, membuat peraturan, aplikasi peraturan, dan ajudikasi peraturan.. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik.
Gabriel Almond and G Bingham Powell. 1976. Comparative Politics: A Developmental Approach. New Delhi: Oxford & IBH Publishing Company.

4. Perloff: “Process by which a nation’s leadership, media, and citizenry exchange and confer meaning upon messages that relate to the conduct of public policy.” Komunikasi politik adalah proses dimana pemimpin bangsa, media, dan warga negara mengubah dan memberi makna pada pesan-pesan yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan umum.

5. Fagen (1966): “Communicatory activity considered political by virtue of its consequences, actual, and potential, that it has for the funcioning of political systems.” Aktifitas komunikasi dikatakan bersifat politik berdasarkan konsekuensi, kebenaran, dan potensinya yang memiliki fungsi pada sistem politik.

6. Meadow (1980): “Political communication refers to any exchange of symbols or messages that to a significant extent have been shaped by or have consequences for the political system.” Komunikasi politik memiliki makna setiap perubahan simbol-simbol dan pesan-pesan yang signifikan terhadap suatu keadaan politik atau memiliki konsekuensi terhadap sistem politik.

7. Miriam Budiardjo: Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi partai politik, yakni menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa –”penggabungan kepentingan” (interest aggregation” dan “perumusan kepentingan” (interest articulation)– untuk diperjuangkan menjadi kebijakan politik.
Prof. Miriam Budiardjo. 1982. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

8. Jack Plano dkk: Komunikasi politik merupakan penyebaran aksi, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan fungsi suatu sistem politik, melibatkan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, dan lainnya.
Jack Plano, dkk. 1989. Kamus Analisa Politik. Jakarta: Rajawali.

9. Wikipedia: “Political communication is a field of communications that is concerned with politics.” Komunikasi politik merupakan area komunikasi yang memiliki perhatian khusus terhadap aspek politik.

10. Dan Nimmo: Komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang bermuatan politik untuk tujuan kebajikan dengan berbagai konsekuensi yang mengatur tingkah laku manusia dalam keadaan konflik.
Dan Nimmo. 1982. Komunikasi Politik. Bandung: Rosda.

11. Astrid S. Susanto (1979): Komunikasi politik adalah yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik.

Pendekatan Teoritis dan Pokok-pokok Pengertian Komunikasi Politik

Kajian komunikasi politik bersifat spesifik, karena materi bahasan terarah kepada topik tertentu yaitu politik dan aspek-aspek yang tercakup di dalamnya.

Secara filosofis kajian komunikasi politik adalah hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara.

Setiap negara akan selalu berorientasi kepada fungsi primer negara yaitu tujuan negara. Tujuan ini dapat dicapai apabila terwujud sifat-sifat integratif dari semua unsur penghuni negara.

Dalam kenyataan empiris pengaturan hak-hak berkomunikasi tidak dapat digeneralisasikan ke dalam satu pola sistem. Dalam kenyataan terdapat empat macam sistem komunikasi politik, yaitu: sistem otoriter, sistem liberal, sistem komunis dan konsep tanggung jawab sosial.

Pada dasarnya keempat sistem tersebut dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar, yaitu: polar totaliter dan polar demokrasi.

Unsur-unsur komunikasi yang sangat menentukan berhasil tidaknya proses komunikasi yaitu unsur komunikator karena komunikator dapat mewarnai atau mengubah arah tujuan komunikasi.

Sumber komunikasi dapat berupa ideologi, paham, pola keyakinan, dapat pula berupa seperangkat norma-norma dan dokumen-dokumen yang tersimpan rapi. Atau dapat pula berasal dari kitab suci para pemeluk agama.
Objek Kajian Komunikasi Politik: Perilaku Penguasa, Pola Keyakinan dan Pendapat Umum (Public Opinion)

Sikap perilaku penguasa (elit berkuasa) memberi dampak cukup berarti terhadap lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi baik yang berada dalam struktur formal, maupun yang berkembang dalam masyarakat.

Elit politik berada dalam struktur kekuasaan dan elit masyarakat. Sebagai elit berkuasa ia mampu mengendalikan dan menjalankan kontrol politik, sekaligus mengendalikan sumber-sumber komunikasi.

Kebesaran suatu bangsa bergantung kepada kemampuan rakyat, masyarakat umum, dan massa untuk menemukan simbol dalam orang pilihan, karena orang pilihlah yang mampu membimbing massa. Elit terdapat lima macam tipe, yaitu: elit kelas menengah, elit dinasti, elit kolonial, kaum intelek revolusioner dan pemimpin-pemimpin nasional.

Pada prinsipnya teori kepemimpinan meliputi empat macam teori, yaitu: Unitary traits theory, Constellation of traits theory, Situasional theory dan Interaction theory.

Setiap pemimpin dituntut memiliki kemampuan berkomunikasi, membentuk sikap dan perilaku khalayak, masyarakat yang mendukung terhadap aktivitas kepemimpinannya.

Paham Marxisme yang dikenal ideologi komunis bukan hanya sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai cerminan gaya hidup yang berdasar nilai-nilai tertentu.

Homophulus yang bersumber pemikiran seseorang tidak mencerminkan sifat-sifat integratif, terutama bagi negara-negara yang terdiri dari berbagai pola keyakinan.

Dalam masyarakat pluralis lebih mengembangkan nilai-nilai demokrasi, yaitu mengembangkan dan meningkatkan pertukaran ide, pendapat dan pemikiran-pemikiran positif.

Pendapat umum merupakan unsur kekuatan politik yang memiliki dasar moral dan selalu cenderung kepada kebenaran dan menghargai nilai-nilai normatif.

KOMUNIKASI POLITIK DALAM TOTALITAS SISTEM : SUBSISTEM SUPRASTRUKTUR KOMUNIKASI, SUBSISTEM INFRASTRUKTUR DAN ALAT KOMUNIKASI POLITIK
Subsistem Suprastruktur Komunikasi

Dalam setiap sistem politik selalu terdiri dari dua suasana yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik yang saling berpengaruh.

Para pemegang fungsi kekuasaan dikualifikasikan sebagai komunikator politik utama. Aktivitas komunikator berada dalam ketentuan normatif yang mengarah kepada upaya tercapainya tujuan negara.

Jalinan fungsional antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif memberi dampak tajam terhadap produk-produk komunikasi politik.

Kebijaksanaan mengelola media massa pada pokoknya dapat dikualifikasikan ke dalam dua polar yaitu: pengelolaan yang berada dalam polar totaliter dan dalam polar demokrasi.

Infrastruktur Komunikasi: Komunikator Politik, Pemuka Pemuka Pendapat (Opinion Leader) dan Feedback

Kelompok-kelompok infrastruktur merupakan komunikator-komunikator politik yang berupaya mengembangkan pengaruhnya.

Komunikator infrastruktur yaitu para politisi, kelompok profesi, para aktivis dan termasuk para pemuka pendapat (opinion leader).

Dalam proses komunikasi feedback merupakan indikator berlanjut tidaknya proses tersebut. Selain feedback dapat dijadikan tolok ukur tentang sistem politik apa yang melandasi berlangsungnya proses komunikasi.

Ada tiga macam feedback yaitu:

1. Feedback berkadar tinggi.

2. Feedback berkadar rendah.

3. Feedback berkadar biasa.

Alat Komunikasi Politik: Media Komunikasi, Komunikasi Kontak Langsung, Jaringan-Jaringan Infrastruktur

Media massa merupakan alat komunikasi politik berdimensi dua, yaitu bagi pemerintah sebagai alat mentransformasikan kebijaksanaan politik, dan bagi masyarakat sebagai sarana sosial kontrol.

Dalam peristiwa politik perhatian terhadap media massa akan meningkat. Pada media massa pers kegiatan politik dapat menggunakan 3 macam rubrik yaitu: news item, editorial, dan advertising.

Komunikasi kontak langsung dan komunikasi melalui media massa, masing-masing memiliki kelebihan.

Sebelum perundingan resmi berlangsung biasa dilakukan lobbying oleh para lobbyist atau spokes person sebagai pelicin jalan.

Pranata-pranata infrastruktur berfungsi sebagai penyebar luas pesan-pesan komunikasi menurut lingkup garapan. Demikian pula forum-forum yang ada dalam infrastruktur berfungsi sebagai pelipat ganda pesan-pesan komunikasi.

KOMUNIKASI POLITIK DAN KARAKTERISTIKNYA: PERILAKU POLITIK, PERILAKU KEBERSAMAAN (COLLECTIVE BEHAVIOR) DAN DEMOKRASI SEBAGAI SUATU SIKAP
Perilaku Politik : Sikap Politik, Budaya Politik dan Orientasi Berpikir Politik

Kegiatan komunis erat kaitannya dengan tingkah laku manusia, karena dapat dipastikan bahwa komunikasi merupakan aktivitas manusia, dengan sikap, tingkah laku yang melekat pada dirinya.

Perilaku politik merupakan cerminan dari budaya politik. Perilaku politik memperlihatkan keteraturan dan memberikan gambaran dinamis tentang dinamika hidup bernegara.

Sikap bersifat selektif dan rasional, di dalam mengubah sikap memerlukan waktu relatif lama.

Empat komponen untuk mengubah perilaku (behavior) yaitu kecukupan informasi, kemampuan daya nalar, pengendalian diri serta keterampilan dan dinamika yang cukup efektif.

Pandangan terhadap ideologi tidak selamanya sama, di antaranya berpendapat bahwa ideologi merupakan produk perjuangan yang dilandasi nilai pikir bersifat emosional.

Beberapa faktor yang mempengaruhi orientasi berpikir seseorang, yaitu: Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan. lingkungan pergaulan dan sistem kekuasaan.

Pembentukan pola orientasi berpikir dikualifikasikan ke dalam pola protektif dan pola pluralistik. Atau dapat dikualifikasikan ke dalam sistem totaliter komunis dan sistem demokrasi.
Perilaku Kebersamaan (Collective Behavior) : Komunikasi Politik, Dampak Situasi Politik

Peristiwa politik pada hakikatnya merupakan produk berpikir dan produk perilaku individu-individu baik sebagai pemegang kekuasaan maupun sebagai masyarakat.

Tingkah laku manusia dikualifikasi ke dalam tiga bentuk yaitu: tingkah laku nonsosial, tingkah laku sosial dan tingkah laku kebersamaan.

Gejala perilaku kebersamaan memberi warna dominan terhadap situasi politik, karena dapat dimanfaatkan untuk maksud-maksud tertentu.

Beberapa elemen perilaku kebersamaan, yaitu: milling, circular reaction, collective excitement dan social contagion. Bentuk yang paling intensif yaitu social contagion.

Massa merupakan unsur masyarakat yang memberi saham dalam pemilihan penguasa, dan wakil-wakil rakyat. Massa setia dan jinak kepada komunikatornya.

Massa menurut sifatnya terdapat dua macam yaitu di dalamnya yang terdiri orang baik dan di dalamnya terdiri orang jahat.

Dalam situasi politik negara yang tidak menentu maka dalam masyarakat akan muncul kegiatan-kegiatan seperti gosip, rumor, fads, booms, rush dan crazes.
Demokrasi Sebagai Suatu Sikap Atau Sebagai suatu Sistem Keyakinan

Demokrasi adalah proses diskusi untuk mengembangkan pertukaran pendapat, ide, pandangan.

Demokrasi sebagai suatu pilihan yang paling disenangi di dalam terapan suatu sistem.

Pada negara-negara penganut sistem demokrasi maka hak-hak asasi manusia mendapat tempat terhormat.

Transaksi-transaksi komunikasi berkembang dalam frekuensi tinggi, karena setiap individu manusia mempunyai hak yang sama dalam berkomunikasi.

PARTISIPASI POLITIK PRODUK KOMUNIKASI : ASPEK-ASPEK PARTISIPASI MEDIA MASSA, KESERTAAN INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI DENGAN BERBAGAI ASPEKNYA
Aspek-aspek Partisipasi Politik, Pengertian, Hakikat, Dampak Partisipasi Politik

Berbagai bentuk partisipasi dapat dilakukan oleh warga negara. Partisipasi yang baik adalah partisipasi yang tumbuh dari pribadi tanpa ada paksaan luar (pure participation).

Partisipasi harus diberi makna turut campurnya rakyat di dalam menentukan arah negara dan kebijaksanaan pemerintahan melalui lembaga perwakilan.

Partisipasi dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dari pemerintah sebagai pengakuan dan penghargaan terhadap warga negara untuk berperan serta dan dari dimensi warga negara yaitu suatu kepuasan bahwa ia dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan negara.

Partisipasi memberi dampak positif terhadap tatanan kehidupan bernegara, karena dengan adanya partisipasi warga negara menandakan bahwa warga negara mendukung terhadap segala kebijaksanaan pemerintah. Karena itu partisipasi merupakan tingkat kesadaran optimal warga negara di dalam melihat kemajuan negaranya pada saat sekarang dan masa yang akan datang.

Kesertaan Media Massa Dalam Partisipasi Politik

Dalam komunikasi politik media massa berfungsi sebagai sumber informasi politik, partisipasi politik, integrasi mengembangkan budaya politik.

Aktualisasi dan popularitas diberi makna peningkatan dari ikatan rohaniah dan sikap rohaniah untuk menarik publik.

Sifat saling mengisi antara media dan non-media memberi tanda bahwa kedua unsur tersebut memiliki nilai-nilai lebih. Kelebihan yang ada pada media massa yaitu nilai akurasi dan aktualitas, dari sisi pemberitaannya.

Komunikasi yang berada dalam lingkup eksekutif lebih tinggi tingkat frekuensi di dalam mengelola dan mengoperasikan sumber-sumber komunikasi, karena eksekutif dibebani fungsi sebagai fungsi layanan dan fungsi membangun.

Di dalam mewujudkan kualitas informasi yang mengarah kepada masyarakat informasi sangat bergantung kepada kualitas masyarakat itu sendiri.

Tayangan atau sajian informasi pada media massa harus mampu membangun imajinasi masyarakat yang memicu kepada peningkatan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Media massa dapat berfungsi sebagai sarana demokrasi apabila filsafat politik suatu negara menginginkannya.

Di Indonesia timbul istilah baru yaitu duet integral dan harmonis antara pemerintah dan masyarakat dengan media massa sebagai jembatannya. Istilah ini dinyatakan sebagai interaksi positif antara ketiga unsur tersebut.

Pada negara-negara berkembang di dalam pengelolaan media massa hampir senafas dengan sistem totaliter yang mana monopoli berada pada elit penguasa.

Dalam negara penganut sistem liberal ruang gerak media massa berada dalam kondisi bebas dan dijadikan ajang rebutan para penyandang modal sebagai sektor bisnis yang menguntungkan.

Kesertaan Infrastruktur Komunikasi

Kesertaan infrastruktur komunikasi menunjukkan bahwa partisipasi tidak dipola dari atas, tapi tumbuh atas kesadaran sendiri.

Partisipasi politik yang sangat memberi warna khusus adalah partisipasi partai politik. Tinjauan komunikasi politik bahwa partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki simbol-simbol pribadi yang sama yang berorientasi kepada tujuan kelompok partainya.

Fungsi partai adalah memilih kepemimpinan nasional, merekrut anggota untuk memperbesar pengikut, menjembatani antara pemerintah dan rakyat, mengembangkan partisipasi politik.

Kesertaan masyarakat dalam proses kehidupan politik sangat bermanfaat bagi masyarakat bersangkutan yang memberi makna terhadap kehidupan demokrasi. Partisipasi politik apabila dikaitkan dengan variabel pembangunan, maka akan muncul model-model partisipasi yaitu: model autokrasi, model teknokrasi, model populasi, model borjuis dan model liberal.

BERBAGAI KEGIATAN KOMUNIKASI UNRUK MELESTARIKAN SISTEM POLITIK, SOSIALISASI POLITIK, PENDIDIKAN POLITIK, KONFIGURASI POLITIK
Sosialisasi Politik; Pengertian, Hakikat, damn Tujuan

Komunikasi politik sebagai unsur dinamis berfungsi membentuk sikap dan perilaku yang terintegrasi ke dalam sistem politik.

Sikap perilaku itu diarahkan kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai.

Sosialisasi politik merupakan pula unsur dinamis berfungsi untuk mempersiapkan unsur dinamis yang ada pada diri manusia untuk menerima sistem nilai yang sedang berlangsung dan sekaligus melestarikannya.

Sosialisasi politik dilakukan secara bertahap yaitu dimulai dari sejak kecil sampai individu-individu menginjak dewasa. Sosialisasi ini terdapat dua tipe yaitu tipe terikat dan tipe bebas.

Sosialisasi politik dapat dilihat dari beberapa dimensi di antaranya, dimensi psikologis, ideologis dan dimensi normatif.

Pendidikan Politik : Transformasi Nilai-nilai, Interpretasi Simbol-simbol Kekuasaan, Menginterpretasikan simbol-simbol Kebenaran dan Keadilan

Pendidikan sebagai suatu aktivitas mempengaruhi, mengubah, dan membentuk sikap dan perilaku berdasar nilai-nilai yang telah dianggap benar dan memberi manfaat bagi kehidupan umat manusia.

Pewarisan nilai-nilai hanyalah dapat dialihkan melalui pendidikan dalam arti luas, baik secara formal maupun nonformal.

Pendidikan politik merupakan proses penguasaan simbol-simbol yang diinterpretasikan ke dalam simbol-simbol pribadi. Pemahaman terhadap bekerjanya fungsi-fungsi kekuasaan dan perilaku penguasa merupakan tolok ukur untuk melakukan upaya pelestarian sistem politik.

Interpretasi simbol-simbol kekuasaan, kebenaran dan keadilan sebagai proses encoding dan decoding dalam upaya pelestarian sistem nilai.

Transformasi nilai-nilai dan sikap perilaku politik hanyalah akan berlangsung apabila tidak ingkar dari norma-norma yang berlaku.

Konfigurasi Politik : Menyamakan Wawasan, Integritas Kepentingan, Stabilitas Politik

Terwujudnya wawasan kebangsaan biasanya berakar pada akar budaya. Pada masyarakat pluralis untuk mewujudkan wawasan kebangsaan membutuhkan upaya menginterpretasikan dari simbol-simbol pluralis ke simbol-simbol pola keyakinan yang diakui bersama.

Wawasan kebangsaan muncul melalui proses diskusi proses adu argumentasi secara sadar, sifat toleransi dan loyalitas optimal menempatkan negara sebagai pemberi naungan terhadap seluruh kelompok ideologi.

Sifat-sifat integratif mendorong individu untuk berperan aktif dalam memajukan negaranya.

Keragaman simbol-simbol politik akan menyulitkan usaha integratif. Konfigurasi politik dalam bentuk sederhana akan sangat membantu di dalam upaya mengintegrasikan seluruh unsur negara.

Ukuran pembangunan politik akan terdiri dari penciptaan serangkaian lembaga-lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya.

BERBAGAI BENTUK KLEGIATAN KOMUNIKASI POLITIK : PUBLIC ITY, PROPAGANDA, RETORIKA, PUBLIK RELATIONS
Publicity Dengan Berbagai Aspeknya: Pengertian dan Peristilahan, Syarat-syarat Penyajian, dan Berbagai Bentuk Publicity

Dalam kegiatan komunikasi politik dapat menggunakan berbagai bentuk spesialisasi komunikasi seperti propaganda, jurnalistik, retorika, public relations, publicity.

Yang paling sering digunakan di antara bentuk kegiatan tersebut yaitu propaganda politik, terutama pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden atau pemilihan wakil-wakil rakyat.

Di dalam kegiatan kampanye dibantu pula oleh kegiatan melalui pers yaitu dengan menggunakan news item, editorial dan advertensi politik.

Dalam kegiatan komunikasi internasional maka bentuk kegiatan public relations merupakan bentuk yang paling disenangi. karena public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa) pada posisi yang sama. Hal ini sesuai ketentuan yang tertuang dalam Piagam PBB.
Propaganda Politik, Propaganda Dalam Sistem Politik, Kampanye Politik, Kemampuan Beretorika

Propaganda politik sangat bergantung kepada sistem politik tempat propaganda itu dilakukan.

Propaganda sebagai penggunaan simbol-simbol untuk memanipulasi perasaan orang agar berbuat sesuatu sesuai kehendak yang berpropaganda.

Empat instrumen kebijaksanaan baik dalam masa perang atau waktu damai, yaitu propaganda, diplomasi, senjata dan ekonomi.

Propaganda pada negara-negara totaliter sangat berbeda dengan propaganda pada negara-negara demokrasi.

Propaganda komunis sesuai karakter ideologinya yaitu tidak memperhatikan etika moral, tidak menghargai hak-hak asasi manusia.

Propaganda negara-negara liberal selalu berdasar nilai-nilai asasi. Situasi ketenteraman dan perdamaian selalu melatarbelakangi kegiatan propaganda negara-negara demokrasi.

Dalam wacana politik dasawarsa belakangan ini isu ideologi bergeser ke isu hak-hak asasi manusia.

Kegiatan propaganda politik lebih tinggi tingkat intensitas penggunaannya yaitu pada waktu kampanye pemilihan kandidat presiden, pemilihan wakil-wakil rakyat, pada waktu menyebarkan ide-ide baru atau segala objek yang bersifat baru.
Bentuk Spesialisasi Public Relations : Karakter, Mengembangkan Sistem Demokrasi, Mengembangkan Sistem Umpan Balik, Public Relations Dalam Infrastruktur

Public relations sebagai bentuk kegiatan yang sering digunakan baik dalam kegiatan secara struktural maupun secara fungsional.

Public relations merupakan kegiatan yang paling demokratis, karena selain komunikasi bersifat dua arah juga dalam hal orientasinya lebih memperhatikan kondisi komunikan.

Dalam kegiatan komunikasi internasional, khususnya dalam transaksi komunikasi, maka public relations merupakan bentuk kegiatan yang sangat disenangi, karena tidak tampak kecenderungan sikap saling mendominasi.

Kegiatan public relations menempatkan komunikan (individu, kelompok, bangsa/negara) pada tangga utama sebagai subjek dan bukan hanya sebagai objek.

Empat sasaran utama public relations, yaitu: menumbuhkan pengertian khalayak (public understanding), menumbuhkan dukungan khalayak (public support), menumbuhkan kerja sama khalayak (public cooperation), dan menumbuhkan kepuasan publik (public confidence).

KONDISI KONFLIK, MORAL INTERNASIONAL DAN PENDAPAT UMUM DUNIA
Kondisi Konflik dengan Faktor-faktor Penyebab

Timbulnya konflik pada dasarnya bersumber dari simbol-simbol kepentingan masyarakat yang tidak diinterpretasikan ke dalam struktur simbol-simbol kekuasaan. Pada setiap negara pada dasarnya terdapat unsur konflik yang disebut laten konflik.

Konflik disebabkan oleh faktor perbedaan perorangan, perbedaan kebudayaan atau pola keyakinan dan perbedaan di dalam cara mencapai tujuan.

Konflik dapat diredam apabila semua kepentingan masyarakat terakomodasi dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah.

Konflik yang terjadi dapat berakibat hancurnya nilai-nilai lama atau timbulnya perbaikan-perbaikan terhadap nilai lama. Lebih jauh bahwa konflik dapat berakibat penggantian sistem nilai apabila konflik sudah mengarah kepada revolusi.

Moral Internasional dan Aspek-aspek yang melatarbelakangi perwujudannya

Politik internasional yaitu suatu perjuangan untuk mendapatkan power (lebih dari kekuasaan).

Kecenderungan untuk berkuasa pada dasarnya merupakan kodrat manusia. Lahirnya Nazi Jerman pada hakikatnya adalah kodrat manusia Hitler yang ingin menguasai dunia.

Untuk membatasi keserakahan manusia atau bangsa maka dibutuhkan tumbuhnya moral nasional, yaitu yang mengarahkan sikap perilaku suatu negara nasional di dalam mengadakan aktivitas dengan negara nasional lainnya.

Moral nasional sebagai dasar tumbuhnya moral internasional. Moral internasional adalah hakikat kehidupan umat manusia dengan segala peradabannya.

Kehancuran peradaban umat manusia sebagai akibat moral nasional suatu bangsa yang mengidap power maniac dan tidak berfungsi moral internasional.

Terwujud tidaknya moral internasional akan sangat bergantung kepada sikap perilaku negara-negara nasional.
Pendapat Umum Nasional dan Internasional

Pendapat umum selalu cenderung kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Pertumbuhan pendapat umum lebih tinggi tingkat intensitasnya disebabkan oleh peristiwa-peristiwa politik.

Pendapat umum biasanya muncul apabila terdapat kebijaksanaan penguasa yang bersifat asing dan tidak diduga sebelumnya.

Pada negara-negara demokrasi pendapat umum berkembang dalam ruang gerak bebas, karena pendapat umum merupakan bagian dari hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan negara-negara komunis pendapat umum tidak dapat berkembang karena dianggap merusak keutuhan ideologi.

Ada beberapa Sarjana yang menyangsikan terhadap kompetensi pendapat umum, karena pendapat umum sebagai gejala projection, identification, rationalization dan bandwagon.

KETERKAITAN ANTARVARIABEL KEPENTINGAN : KETERKAITAN ANTAR SISTEM, BERBAGAI INSTRUMEN JALINAN KOMUNIKASI ANTARNEGARA, KOMUNIKASI POLITIK INDONESIA
Keterkaitan Antar Sistem Komunikasi : Pergeseran Orientasi Berpikir, Adaptasi Terhadap Nilai-nilai Luar, Keterkaitan Kepentingan

Setiap sistem tidak dapat menghindari pengaruh sistem politik suatu negara dan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh sistem negara lain.

Terjadinya pertukaran simbol dalam dengan simbol luar, menuntut setiap individu untuk dapat menginterpretasikan simbol-simbol pribadi ke dalam simbol nasional dan ke dalam simbol luar.

Derasnya arus komunikasi yang memasuki struktur komunikasi dalam negara menggeser orientasi berpikir tradisional ke orientasi berpikir modernisasi.

Pergeseran berpikir dapat pula dipengaruhi oleh terobosan budaya luar atau karena pertukaran budaya melalui komunikasi yang disebut cross cultural communication dan intercultural communication.

Keterkaitan antar sistem dapat juga disebabkan oleh persamaan kepentingan, sehingga terjadinya jalinan komunikasi antar sistem.

Berbagai Intrumen Jalinan Komunikasi antar Negara-negara Nasional

Jalinan komunikasi antar negara-negara nasional biasanya menggunakan istilah komunikasi internasional.

Dalam komunikasi internasional masing-masing negara telah menginterpretasikan kepentingan nasional berdasarkan kepentingan lokal ke kepentingan antar negara-negara nasional atau sebaliknya.

Kegiatan komunikasi internasional lebih banyak dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah untuk memenuhi kepentingan negara.

Instrumen-instrumen jalinan komunikasi dapat berupa hubungan diplomasi, dalam wujud asosiasi, traktat, kerja sama bilateral, kunjungan kenegaraan dan misi kebudayaan. Selain kemulusan hubungan terdapat juga gangguan komunikasi, yaitu: ideologi, perbedaan pola keyakinan, sengketa perbatasan dan lain-lain.
Komunikasi Politik di Indonesia

Komunikasi politik di Indonesia menampakkan karakter khas Indonesia. Terutama di dalam memberi kebebasan terhadap masyarakat untuk berperan serta mengelola bidang media massa.

Demikian pula perkembangan infrastruktur komunikasi menunjukkan intensitas cukup tinggi, hal ini dapat diperhatikan dari munculnya berbagai forum komunikasi yang berada pada infrastruktur.

Komunikasi politik Indonesia memikul tanggung jawab moral di dalam turut melestarikan sistem nilai yang berlaku saat sekarang agar dapat dialihgenerasikan secara berkesinambungan ke generasi-generasi selanjutnya.

DAMPAK KESENJANGAN KOMUNIKASI : RAGAM SISTEM KOMUNIKASI DAN DAMPAK KESENJANGAN KOMUNIKASI
Ragam Sistem Komunikasi dengan Karakteristiknya

Sistem politik yang bagaimanapun sifat dan bentuknya akan menampakkan pola tetap.

Dalam kajian ilmu komunikasi dijumpai empat macam sistem komunikasi, yaitu sistem otoriter, sistem liberal, sistem tanggung jawab sosial dan sistem komunis.

Setiap sistem menampakkan karakter berbeda yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi yang berada dalam lingkup kekuasaan dan proses komunikasi yang berada dalam masyarakat.

Warna yang paling dominan terhadap sistem komunikasi yaitu perilaku para penguasa sebagai pengelola sumber-sumber komunikasi. Peran penguasa memperoleh hak memakai kekuasaan untuk mencapai kebaikan publik.

Pemikiran-pemikiran yang melegitimasi kekuasaan absolut tidak dapat bertahan, terutama setelah lahir beberapa pemikiran tentang pemisahan kekuasaan.

Pemecahan untuk mewujudkan masyarakat yang stabil ditawarkan suatu konsep pemikiran tentang liberalisme. Pemecahan secara liberal mengandung makna, bahwa negara mengadakan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh suatu lembaga yang menyalurkan aspirasi rakyat yaitu lembaga legislatif.

Tawaran pemecahan secara liberal pada dasarnya merupakan warna tersendiri dalam demokrasi, karena demokrasi liberal mempunyai tanda-tanda spesifik.

Kebebasan dalam kesertaan mengelola media massa tampak jelas dalam sistem liberal sebagai sifat yang berseberangan dengan sistem totaliter atau sistem komunis.

Sistem social responsibility belum dapat dikualifikasikan sebagai suatu sistem, karena tidak ada satu negara pun yang mengaktualisasikan sistem ini.

Dampak Kesenjangan Komunikasi

Kondisi disintegratif dan tuntutan penggantian sistem nilai (reformasi) sebagai akibat sikap perilaku elit berkuasa yang berorientasi kepada kepentingan pribadi dan sifat perlakuan diskriminatif.

Dua komponen dasar yang mendorong timbulnya perombakan total (revolusi), yaitu: pertama, tuntutan emansipasi untuk perbaikan hidup, dan kedua tuntutan masyarakat tentang moral.

Oleh sebab itu perombakan sebagai produk elit infrastruktur yang merasa tidak puas terhadap kebijaksanaan elit berkuasa, karena setiap kebijaksanaan tidak mampu mengakomodasikan kepentingan-kepentingan elit infrastruktur.

Persaingan (competition) merupakan proses di mana orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia bersaing mencari keuntungan.

Pada akhirnya terjadinya revolusi, konflik dan persaingan bermuara pada dampak kurangnya komunikasi atau informasi yang sampai pada infrastruktur komunikasi.