Selasa, 04 Oktober 2011

contoh sosiologi politik

Sosiologi Politik

Bag 2

Latar Belakang Munculnya Partai Politik

Definisi minimal partai politik adalah organisasi sosial yang berupaya mempengaruhi pemilihan personal untuk duduk dalam pemerintahan dengan menempatkan orang-orangnya dalam badan yang menentukan pemilihan tersebut; dan kebijakan yang dikeluarkan. Dalam kenyataannya definisi berkembang lebih beragam, sehingga dapat disimpulkan bahwa partai politik selalu berkaitan dengan upaya untuk memperoleh kedudukan dalam sistem kekuasaan agar dapat mempengaruhi terciptanya kebijakan umum.

Secara sederhana partai politik memiliki fungsi: (1)representasi, konversi, dan agregasi; (2) integrasi (sosialisasi, partisipasi, dan mobilisasi) ; (3) persuasi, represi, rekrutmen, dan pemilihan pimpinan; serta (4) pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol pemerintah.

Sistem Partai Politik

Praktik sistem kepartaian sering berbeda antara satu dengan lain negara. Perbedaan ini dapat dilihat dari jumlah partai dan dominan partai yang ada. Dengan dasar ini dapat dibuat penggolongan, yaitu sistem partai tunggal, dwipartai atau multipartai. Cara lain dapat juga digunakan dengan melihat sifat kepartaiannya, apakah integratif atau kompetitif. Dengan menggunakan kerangka ini pula, sistem kepartaian di Indonesia dapat dilihat dari dua masa, yaitu masa Orde Lama yang lebih dominan menggunakan sistem multipartai dengan beberapa kali perubahan antara sistem pemerintahan presidentil dan parlementer, sedang pada masa Orde Baru yang menggunakan sistem “partai terbatas”, kalau tidak dapat disebut sebagai sistem “partai tunggal”, dengan sistem pemerintahan presidentil.

BUDAYA POLITIK

Pengertian Budaya Politik

Pembahasan tentang kebudayaan politik sering kali dibingungkan dengan persoalan definisi konsep, penentuan indikator serta parameternya. Di satu pihak, pendekatan Antropologi telah memberikan “payung” tentang pengertian kebudayaan, namun untuk operasionalisasinya sebaiknya digunakan definisi yang digunakan oleh Almond dan Verba yang lebih empirik. Kerangka mereka akan lebih mudah digunakan untuk studi-studi kuantitatif.

Selanjutnya, bagaimana kebudayaan politik suatu masyarakat dapat dipahami, tekanan Almond dan Verba pada orientasi harus difokuskan pada aspek-aspek politik yang secara obyektif dapat diteliti dalam masyarakat. Model analisa Almond dan Verba ini telah memberikan kerangka berikut operasionalisasi konsepnya untuk penelitian lebih lanjut. Konsep orientasi dan sikap yang dioperasionalisasikan menjadi pemahaman, perasaan dan penilaian cukup tajam untuk diterapkan bagi penelitian lebih jauh. Terpenting dalam model kebudayaan politik mereka adalah klasifikasi tentang budaya politik parokial, subyek dan partisipan. Walaupun klasifikasi ini berwarna “Barat” dalam melihat hubungan negara dan masyarakat, namun secara konseptual model ini dapat digunakan untuk analisis masyarakat Timur.

Budaya Politik di Indonesia

Studi tentang kebudayaan politik di Indonesia dengan menggunakan model ini kiranya belum dilakukan. Namun dari beberapa literatur yang membahas kebudayaan politik, dapat disimpulkan secara umum bahwa kebudayaan politik di Indonesia cenderung bertipe parokial. Pada tingkat nasional, dengan pengaruh kuat budaya Jawa, baik secara konstitusional (Pancasila) maupun dalam praktik (perilaku elit), corak kebudayaan politik parokial sangat dominan. Dilihat dari struktur kenegaraan dan kebudayaan Timur umumnya, tipe kebudayaan politik parokial seperti ini dimungkinkan bertahan. Walaupun tekanan bagi demokrasi dan partisipasi warga yang semakin meningkat akhir-akhir ini untuk mewujudkan pola kebudayaan partisipan, baik domestik maupun internasional, pada tingkat elit dan konstitusional kebudayaan politik parokial akan tetap mewarnai sistem politik di Indonesia.

DEMOKRASI

Pengertian dan Definisi

Demokrasi didefinisikan sebagai suatu sistem politik yang didasari oleh aturan yang dikuasakan kepada suatu pengaturan yaitu pemerintah, yang secara langsung atau tidak langsung berdasarkan kepada kehendak sebagian besar anggota masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Demokrasi didasarkan pada aturan mayoritas tetapi dengan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Hak-hak yang melekat dalam sistem demokrasi adalah persamaan di depan hukum, kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan perlindungan terhadap perlakuan dan penahanan yang sewenang-wenang.

Demokrasi berpedoman pada prinsip “rule by the people” yang prinsipnya adalah demokrasi perwakilan merupakan kontrol rakyat terhadap penetapan kebijakan, persamaan kedudukan dalam praktik politik, kebebasan politik, dan prinsip demokrasi mayoritas. Bentuk-bentuk demokrasi antara lain adalah demokrasi radikal, demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi sosialis, dan demokrasi majemuk.

Kondisi-kondisi yang Mempengaruhi Pertumbuhan Demokrasi

Catatan penting yang perlu diingat dalam pembahasan tentang demokrasi adalah pengakuan dan penegasan tentang hak-hak warga negara dalam pengelolaan negara. Dari definisinya, prinsip dasar dari demorasi adalah puncak kekuasaan terletak pada kehendak rakyat. Namun dalam prakteknya bagaimana kehendak rakyat ini direpresentasikan, banyak mekanisme dapat digunakan. Variasi dalam mengelola “kehendak rakyat” ini melahirkan bentuk-bentuk demokrasi, seperti yang dipaparkan dalam tabel di atas. Bentuk-bentuk demokrasi ini merupakan bentuk ideal, yang dalam paktiknya masih terdapat beberapa pengecualian, seperti di Indonesia dengan “Demokrasi Pancasila”nya.

Namun bagaimanapun juga, suatu bentuk ideal harus dapat didefinisikan agar dapat dioperasionalisasikan ke dalam kehidupan nyata. Beberapa indikator dan prasyarat praktik demokrasi, seperti yang dikemukakan Beetham, adalah mutlak diperlukan guna membantu kita membuat analisis yang lebih tajam. Prasyarat ini merupakan perwujudan dari keharusan menghormati hak-hak warga negara, atau hak-hak asasi politik secara umum, dan dapat menjadi petunjuk bagaimana demokrasi dilanggar di beberapa negara. Tentunya, penerapan demokrasi juga harus dilihat sebagai suatu proses, dan karenanya ada kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan demokrasi. Pertumbuhan ekonomi, komitmen elit politik, dan dikembangkannya institusi (kelembagaan) politik merupakan kondisi yang seharusnya ada walaupun belum menjamin pertumbuhan demokrasi itu sendiri.

GERAKAN SOSIAL

Pengertian dan Definisi

Dari definisinya, hal pokok yang perlu diingat adalah bahwa gerakan sosial merupakan perilaku kolektif yang teroraganisasi untuk suatu tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial. Namun harus diingat juga bahwa terdapat tipe-tipe gerakan sosial yang justru ingin mempertahankan keadaan yang sedang berjalan, seperti gerakan konservatif. Analisis Sosiologi klasik tentang gerakan sosial memang banyak merujuk pada perspektif Marx tentang pertentangan kelas dan revolusi yang digerakan oleh kaum buruh. Namun, Smelser justru melihat perilaku kolektif yang kadang tidak memiliki latar belakang perjuangan politik yang jelas merupakan potensi yang besar menjadi suatu gerakan yang terorganisasi. Catatan pentingnya adalah, gerakan-gerakan sosial modern menunjukkan kompleksitas yang lebih luas dan beragam bentuknya dibanding gerakan-gerakan sosial klasik, dan karenanya gerakan sosial modern dapat muncul dalam rupa dan fokus perjuangan yang berbeda-beda serta dengan cara yang berbeda pula tanpa dengan cara radikal dan kekerasan.

Perspektif Sosiologi tentang Gerakan Sosial

Secara teoritik, munculnya suatu gerakan sosial harus dilihat sebagai suatu rentang proses, berkembang melalui tahap-tahap yang dapat diamati, seperti dimulai dari adanya ketidakpuasan sosial, yang kemudian berkembang menjadi protes-protes dan seterusnya menjadi suatu gerakan yang terorganisasi, dan dapat terjadi jika perjuangan telah tercapai akan dengan sendirinya menghilang. Hal lain adalah, perlu dibedakan antara gerakan sosial dengan kecenderungan (trend) sosial. Perubahan sosial dapat menimbulkan trend sosial, namun belum tentu berakhir dengan munculnya gerakan sosial. Perubahan sosal dapat langsung menghasilkan gerakan sosial jika perubahan tersebut tidak dapat diakomodasi oleh masyarakat melalui transformasi atau adaptasi yang timbal-balik (masyarakat dan perubahan sosial saling menyesuaikan).

KEMAJEMUKAN DAN INTEGRASI SOSIAL

Kerangka Analitik

Untuk menganalisis suatu masyarakat majemuk kiranya menuntut suatu kerangka yang demikian kompleks. Pendekatan institusional yang lebih menekankan institusi sosial dipandang masih belum memadai mengungkap dinamika dan kompleksitas kemajemukan. Pendekatan dimensional dari Berghe terlihat lebih komprehensif dan operasional untuk digunakan sebagai kerangka penelitian. Bagaimana pun juga kedua pendekatan ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap analisis-analisis kemajemukan dan integrasi sosial pada dekade selanjutnya, dan hingga sekarang masih menjadi acuan penting.

Integrasi Sosial dalam Masyarakat Majemuk

Integrasi sosial tidak hanya sebuah ungkapan normatif, melainkan juga telah lama menjadi persoalan akademik. Secara sosiologis, terdapat dua pendekatan utama melihat hal ini: konsensus yang lebih menekankan pada dimensi budaya, dan konflik yang lebih menekankan dimensi struktural. Bagaimana kedua pendekatan ini menjelaskan tercapainya integrasi sosial tentunya saling berbeda. Menurut pendekatan konsensus integrasi dapat dan semestinya dicapai melalui suatu kesepakatan; sedangkan menurut pendekatan konflik, integrasi hanya dapat dicapai melalui suatu dominasi satu kelompok atas lainnya. Kedua pendekatan ini telah menunjukkan sumbangannya yang besar terhadap analisis-analisis integrasi sosial hingga sekarang.



Contoh Sosiologi Politik

Permasalahan Penduduk di Indonesia Terhadap Lingkungan Hidup

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan dan keragaman alam serta budaya yang luar biasa. Indonesia merupakan negara mega biodiversity kedua setelah Brazil. Indonesia memiliki 42 ekosistem darat dan 5 ekosistem yang khas. Indonesia juga memiliki 81.000 km garis pantai yang indah dan kaya. Luas ekosistem mangrove di Indonesia mencapai 22 % dari seluruh luas mangrove di dunia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah China, India, dan Amerika Serikat. Menurut data statistik dari BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa, dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,39 % per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura.

Lonjakan penduduk yang sangat tinggi atau baby booming di Indonesia akan berdampak sangat luas, termasuk juga dampak bagi ekologi atau lingkungan hidup. Hal itu dapat mengganggu keseimbangan, bahkan merusak ekosistem yang ada. Menurut Poo Tjian Sie, coordinator Komunitas Tionghoa Peduli Lingkungan Hidup, lingkungan hidup adalah kesatuan ekosistem atau system kehidupan yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, (tatanan alam),dan makhluk hidup, termasuk manusia dengan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, membuat tekanan terhadap lingkungan hidup menjadi sangat besar. Paling tidak, 40 juta penduduk hidupnya tergantung pada keanekaragaman hayati di pantai dan perairan. Pada saat yang sama, bahwa sekitar 20% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sekitar 43% pendudu Indonesia masih tergantung pada kayu bakar. Dan pada tahun 2003, hanya 33% penduduk Indonesia mempunyai akses pada air bersih melalui ledeng dan pompa. Tahun 2000, Jawa dan Bali telah mengalami defisit air mencapai 53.000 meter kubik dan 7.500 meter kubik, sementara di Sulawesi 42.500 meter kubik. Saat yang sama banjir telah melanda di berbagai tempat di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia telah salah mengelola air di Bumi ini.

Dampak lonjakan penduduk di Indonesia terhadap lingkungan hayati, sudah dapat kita lihat sejak tahun 2001, laporan Bank Dunia menyebutkan, bahwa luas hutan mangrove di Indonesia mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 4,25 juta hektar pada tahun 1982, menjadi 3,24 juta hektar pada tahun 1987 dan menjadi hanya 2,06 juta hektar pada tahun 1995. Di sektor kehutanan telah terjadi deforestasi yang meningkat dalam decade ini. Bank Dunia (2003) dan Departemen Kehutanan melaporkan tingkat deforestasi di Indonesia telah mencapai lebih dari dua juta hektar per tahun. Apabila tingkat kehilangan hutan ini tetap 2 juta hektar per tahun, maka 48 tahun ke depan, seluruh wilayah Indonesia akan menjadi gurun pasir yang gundul dan panas. Lautan di Indonesia juga mengalami kerusakan terumbu karang. Data dari Bank Dunia bahwa saat ini sekitar 41% terumbu karang dalam keadaan rusak parah, 29% rusak, 25% lumayan baik, dan hanya 5% yang masih dalamkeadaan alami. Sekitar 50% hutan bakau di Sulawesi telah hilang (sebagian besar menjadi tambak udang). Beberapa kawasan juga mengalami pencemaran. Ini terjadi di kawasan-kawasan yang sibuk dengan kegiatan pelayaran, atau perairan yang bersinggungan dengan kota-kota besar, seperti perairan teluk Jakarta dan Surabaya.

Menurut Ir. Boby Setiawan MA., PhD, Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM, untuk mamalia terdapat sekitar 112 jenis yang terancam punah di Indonesia. Sementara untuk burung, terdapat sekitar 104 jenis yang mengalami ancaman serius.

Menurut Malthus, pertumbuhan jumlah penduduk, bila tidak dikendalikan, akan naik menurut deret ukur (1,2,4,8,dst). Produksi pangan meningkat hanya menurut deret hitung (1,2,3,4,dst). Di Indonesia dengan ledakan penduduk saat ini, mengakibatkan dampak sosial yaitu mengalami krisis pangan. Bahkan di dunia pun terjadi krisis pangan global.

Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani.

Tahun 2008 dicanangkan sebagai tahun sanitasi sedunia. Jumlah penduduk yang melonjak dipastikan menambah persoalan sanitasi. Sekitar 1 juta jamban di kawasan Jabotabek dibangun dengan jarak kurang dari 10 meter dari sumur. Jika penduduk kota terus melonjak, entah karena urbanisasi atau kelahiran alami, sementara jumlah WC nya tetap bisa dibayangkan sendiri akan menjadi apa jamban tersebut. Kualitas hidup di kota menjadi merosot. Beragam penyakit seperti diare akan menyebar.

Ujung dari semua ledakan penduduk itu adalah kerusakan lingkungan dengan segala dampka ikutannya seperti menurunnya kualitas pemukiman dan lahan yang ditelantarkan, serta hilangnya fungsi ruang terbuka. Dampak lonjakan populasi bagi lingkungan sebenarnya tidak sederhana. Persoalannya rumit mengingat persoalan terkait dengan manusia dan lingkungan hidup. Butuh kesadaran besar bagi tiap warga negara, khusunya pasangan yang baru menikah, untuk merencanakan jumlah anak.




Sosialisasi politik merupakan dimana seseorang dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan dari interaksi dengan lingkungan masyarakatnya,baik pengetahuan moral, nilai - nilai dan pola sikap perilaku politiknya. Sosialisasi politik juga dapat diartikan sebagai proses internalisasi nilai pengenalan dan pemahaman, pemeliharaan, dan penciptaan, serta proses eksternalisasi nilai-nilai dan pedoman politik dari individu/kelompok ke individu/kelompok yang lain.

Sosialisasi Politik pada anak-anak dimulai dari keluarga karena keluarga merupakan agen sosialisasi yang pertama. Dalam keluarga diajarkan mengenai berbagai macam peraturan nilai-nilai dan Sikap-sikap politik. Keluarga juga mengajarkan mengenai mekanisme imitasi - intruksi, dan motivasi maksudnya menirukan berbagai macam sikap individu lain, penjelasan diri mengenai suatu peristiwa, dan adanya sikap dari individu untuk memberikan dorongan kepada individu lain. Dalam keluarga individu menerima warisan nilai-nilai pada tahap awal hidupnya. Sosialisasi ini dapat terjadi secara represi/partisipatoris.

Pendidikan merupakan agen sosialisasi yang kedua sebab sekolah menjalankan fungsi transformasi ilmu pengetahuan, nilai, dan sikap yang didalamnya juga termasuk ilmu nilai dan sikap politik. Selain itu didalam pendidikan juga terdapat agen sosialisasi politik yang lain yaitu kelompok sebaya/teman sebaya yang sifatnya informal. Didalam kelompok sebaya kita dapat saling bersosialisasi dan bertukar pikiran mengenai berbagai macam hal diantaranya mengenai kepribadian,pengalaman dan pengetahuan lainnya termasuk politik.

Sosialisasi politik juga dapat terjadi didalam kelompok kerja dan kelompok agama. Hal ini dikarenakan adanya interaksi antar individu didalam kelompok - kelompok tersebut seperti bagaimana cara mereka berkerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang semaksimal mungkin.

Proses sosialisasi politik juga dapat terjadi melalui kelompok – kelompok senggang dan media masa. Proses yang terjadi melalui media masa dapat sangat mempengaruhi individu – individu dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan, media masa banyak memberitakan situasi politik suatu Negara secara berkesinambungan. Sehingga dapat berpengaruh seecara luas.

Agen – agen sosialisasi tersebut menghasilkan atau membentuk suatu pengetahuan, nilai – nilai, dan sikap – sikap politik suatu individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Pengetahuan, nilai dan sikap tersebut dapat membentuk kepribadian seseorang dan mempengaruhi daya pikir politiknya. Pengalaman – pengalaman individu tersebut juga dapat mempengaruhi kepribadian pada diri seseorang. Pengetahuan, nilai – nilai, sikap – sikap, kpribadian dan pengalaman bersifat timbal balik dan saling berhubungan secara terus - menerus.

Sosialisasi politik tidak hanya menyangkut proses pembentukan sikap dan orientasi budaya politik pada diri individu warga Negara, tapi juga proses merubah sikap dan orientasi politik para warga Negara, Artinya melalui sosialisasi politik itulah kultur politik yang dikehendaki ditanamkan pada generasi muda, dan bila budaya politik yang berkembang dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan,maka melalui sosialisasi politik itu pula budaya politik baru diperkenalkan dan ditanamkan pada generasi muda.

Sosialisasi politik berpengaruh sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat. Bila proses internalisasi sosialisasi politik dalam suatu masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik maka hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan situasi politik suatu Negara. Pada dasarnya sosialisasi politik merupakan factor terpenting bagi setiap individu maupun kelompok-kelompok yang berada di wilayah tersebut.

Sosialisasi politik sangat berkaitan erat dengan keadaan lingkungan wilayah tersebut. Bila pemerintahan wilayah tersebut bersifat stabil,maka proses sosialisasi poltik dapat berjalan dengan baik dan dapat menunjukan agen-agen sosialisasinya dengan lebih jelas. Salah satu hal terpenting yang ada dalam sosialisasi politik adalah bagaimana sosialisasi politik tersebut dapat diterima dengan baik dalam suatu masyarakat.

Pada agen sosialisasi keluarga tedapat 2 elemen yang sangat penting yaitu Orung tua dan saudara kandung. Namun dalam masyarakat yang mengenal system keluarga luas (extended family), agen sosislisasi tidak hanya kedua orang tua dan saudara kandung saja, tatapi juga paman, bibi, kakek, dan nenek. Demikian juga pada masa sekarang ini pengasuh atau baby sitter dan pekerja pada tempat penitipan anak yang secara status bukan anggota keluarga juga berperan besar dalam proses sosislisasi seorang anak.

Pada kelompok sebaya atau sepermainan ( peer group ) anak akan mulai berjalan, berbicara, dan bepergian, ia mulai bertemu dan berinteraksi dengan teman sebayanya, yang biasanya berasal dari keluarga lain. Pada taha[p ini, anak memasuki game stage, fase dimana ia mulai mempelajari berbagai aturan tentang peranan orang – orang yang berkedudukan sederajat. Dengan demikaian, ia mengenal nilai – nilai- keadilan, kebenaran, toleransi atau solidaritas.

Agen sosislisasi berikut nya adalah pendididikan formal atau sekolah. Disini seseorang akan mempelajari hal baru yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sebayanya. Sekolah mempersiapkan untuk peran – peran baru di masa mendatang saat ia tidak tetrgantung pada orangtua.

Media Massa terdiri dari media cetak dan media elektronik. Media Massa merupakan bentuk komunikasi dan reaksi yang menjangkau sejumlah besar orang.
Kesimpulan :

Sosialisasi politik itu berawal pada masa anak-anak sampai usia dewasa dan sosialisasi politik merupakan faktor penting bagi setiap individu dan kelompok dalam membentuk suatu kepribadian yang dijadikan sebagai pengalaman hidup individu dan kelompok itu sendiri.

Sosialisasi politik mencakup dua lingkup yaitu proses internalisasi dan proses eksternalisasi meliputi nilai pengenalan, pemahaman, pemeliharaan, dan penciptaan. Sedangkan proses eksternalisasi meliputi nilai – nilai lingkungan dan berpedoman politik dari individu/kelompok ke individu/kelompok yang lain.

Sosialisasi politik sangat luas dalam masyarakat, untuk itulah pada dasarnya sosialisasi politik merupakan factor terpenting bagi setiap individu mauun kelompok – kelompok yang berada di wilayah tersebut.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar